Medan, 2 Mei 2025 — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam publik setelah terungkapnya alokasi anggaran tidak wajar dalam APBD 2025, termasuk dana sebesar Rp100.000.000 hanya untuk pengadaan tusuk gigi.
Temuan ini pertama kali disampaikan oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang menyebut banyak item dalam anggaran terkesan “diada-adakan” dan tidak logis. “Bayangkan, tusuk gigi saja dianggarkan Rp100 juta. Ini tusuk gigi atau perhiasan?” ujar Bobby dalam konferensi pers di Kantor Gubernur.
Anomali Anggaran yang Menggelitik
Anggaran tusuk gigi tersebut tercantum dalam pos kebutuhan rumah tangga dinas. Namun, tidak dijelaskan jumlah unit, jenis, atau merek tusuk gigi yang akan dibeli. Publik pun bertanya-tanya:
Apakah tusuk gigi ini terbuat dari emas?
Digunakan oleh berapa orang dan untuk keperluan apa?
Siapa yang mengusulkan dan menyetujui pengadaan ini?
Reaksi Publik: Lucu Tapi Menyakitkan
Media sosial langsung dibanjiri komentar sinis dan meme satir. Tagar #TusukGigiRp100Juta sempat jadi trending lokal di Medan. Warga menilai, anggaran ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta budaya pemborosan dalam birokrasi.
“Sementara rakyat masih banyak makan dengan tusuk gigi alami dari batang bambu, pemerintah malah mewah dengan tusuk gigi ‘sultan’,” ujar Dedi, aktivis antikorupsi lokal.
Bobby Bongkar Borok Lama
Penelusuran awal menunjukkan bahwa pos anggaran tersebut merupakan “copy-paste” dari rancangan tahun sebelumnya, yang lolos tanpa telaah mendalam. Bobby menyebut akan menghentikan seluruh pengadaan tidak masuk akal dan memerintahkan audit internal menyeluruh.
Ia juga mengisyaratkan akan menindak ASN atau oknum yang terlibat dalam usulan atau pengesahan anggaran janggal tersebut.
Masalah Sistemik?
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Sari Harahap, menyebut kasus ini hanya “puncak gunung es”. “Ada ratusan bahkan ribuan item anggaran serupa, jumlahnya kecil satu per satu tapi ketika dijumlahkan membentuk kebocoran besar,” katanya.
Ia menyarankan reformasi sistem perencanaan anggaran dengan digitalisasi, partisipasi publik, dan audit real-time.
Apa Selanjutnya?
Pemprov Sumut menjanjikan akan merevisi pos anggaran yang janggal dan membuka proses evaluasi ke publik. Namun masyarakat berharap lebih: penegakan hukum, sanksi bagi pelaku, dan perombakan sistem anggaran agar uang rakyat tidak lagi dihamburkan untuk “tusuk gigi”
