Medan, Mei 2025 — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi menetapkan empat prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Forum strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini melahirkan arah pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan zaman, tetapi juga selaras dengan aspirasi masyarakat dari desa hingga kota.
Empat prioritas pembangunan tersebut meliputi: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan hidup. Di balik setiap prioritas ini, tersimpan harapan dan kerja besar yang menuntut sinergi lintas sektor.
1. Peningkatan Kualitas SDM: Membuka Gerbang Masa Depan
Di tengah arus disrupsi digital dan globalisasi, kualitas SDM menjadi fondasi utama. Di Kabupaten Mandailing Natal, misalnya, pemerintah daerah menggulirkan program “Sekolah Menyentuh Desa” yang menargetkan anak-anak di wilayah terpencil agar bisa mengakses pendidikan bermutu. Pada sisi kesehatan, peningkatan jumlah tenaga medis dan penyediaan layanan berbasis telemedicine di kawasan Tapanuli turut menjadi bagian dari prioritas ini.
“Investasi terbesar kami ada pada manusia,” ujar Pj Gubernur Hassanudin dalam sambutannya. “Kami ingin anak-anak Sumut memiliki daya saing nasional dan global.”
2. Penguatan Ekonomi Daerah: Dari Ladang ke Pasar Global
Sumut adalah lumbung pertanian, tetapi potensi itu belum tergarap optimal. Melalui RKPD 2025, pemerintah ingin memperkuat sektor pertanian berbasis teknologi. Di kawasan Serdang Bedagai, petani muda kini mulai memanfaatkan sistem pertanian presisi berbasis sensor dan drone untuk memantau kelembaban tanah dan produktivitas lahan.
Sektor UMKM juga mendapat suntikan semangat. Pelatihan kewirausahaan digital dan akses ke pembiayaan mikro difokuskan pada perempuan dan kelompok marjinal, terutama di daerah pesisir seperti Tanjung Balai. Harapannya, ekonomi rakyat bisa naik kelas dan tak sekadar bergantung pada pasar lokal.
3. Infrastruktur Berkelanjutan: Menyatukan Wilayah, Menggerakkan Ekonomi
Dari pembangunan jalan tembus Sipirok–Tarutung hingga revitalisasi pelabuhan kecil di kawasan Danau Toba, Sumut sedang menata ulang konektivitasnya. Akses yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi daerah, kini dijadikan jembatan baru bagi pemerataan.
Pembangunan infrastruktur dalam RKPD 2025 tidak sekadar mengejar kuantitas, tapi menekankan keberlanjutan. Jalur logistik yang efisien, sarana transportasi publik berbasis listrik di kota Medan, hingga sistem air bersih di Nias, menjadi bukti komitmen ini.
4. Pelestarian Lingkungan: Menjaga Alam, Menjaga Masa Depan
Sumatera Utara dikenal dengan kekayaan ekosistemnya. Namun deforestasi, krisis air bersih, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata. RKPD 2025 merespons hal ini dengan kebijakan pro-lingkungan: dari penanaman 1 juta pohon di lereng Bukit Barisan, perlindungan satwa liar di Taman Nasional Gunung Leuser, hingga inisiatif desa hijau di Langkat dan Dairi.
Di sisi kebijakan, Sumut juga mendorong transisi energi bersih melalui pengembangan PLTA dan insentif bagi pelaku industri ramah lingkungan.
