Jakarta, 25 Mei 2025 — Bareskrim Polri telah menyimpulkan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah asli, setelah melakukan serangkaian uji forensik dan pemeriksaan saksi. Namun, sejumlah pihak menilai kesimpulan ini belum final dan memunculkan beberapa kontra logika yang perlu diperhatikan.
Pertama, meski hasil uji forensik menyatakan bahwa bahan kertas, tinta, cap stempel, dan tanda tangan pada ijazah Jokowi identik dengan tiga ijazah pembanding rekan seangkatannya di UGM, kritik muncul bahwa kesamaan bahan tidak selalu membuktikan keaslian. “Materi kertas dan tinta bisa saja ditiru, apalagi jika memiliki akses ke sumber bahan yang sama,” ujar pengamat hukum tata negara.
Kedua, hanya menggunakan tiga ijazah pembanding rekan seangkatan Jokowi dinilai kurang representatif. Pengamat kampus menilai perbandingan seharusnya dilakukan dengan lebih banyak ijazah dan secara menyeluruh, agar benar-benar mencerminkan keabsahan standar dokumen akademik UGM pada tahun tersebut.
Ketiga, meskipun dokumen pendukung seperti transkrip nilai dan skripsi diperiksa dan konsisten dengan arsip kampus, beberapa pihak menilai hal itu hanya menunjukkan konsistensi administratif, bukan keabsahan formal ijazah. “Kita perlu memastikan bahwa ijazah yang dikeluarkan benar-benar hasil dari prosedur akademik yang sah,” lanjutnya.
Keempat, Bareskrim mengklaim telah memeriksa 39 saksi, termasuk pejabat akademik UGM dan rekan kuliah Jokowi. Namun, keraguan muncul apakah semua saksi memberikan kesaksian secara independen tanpa tekanan sosial atau politik. “Saksi dari lembaga resmi punya potensi bias,” kata aktivis mahasiswa.
Kelima, pernyataan resmi dari UGM yang menyatakan keaslian ijazah Jokowi juga dinilai harus diuji keterbukaannya. Pengamat menekankan pentingnya publikasi data akademik seperti skripsi dan data wisuda agar bisa diperiksa secara terbuka dan transparan.
Kritik dan kontra logika ini menunjukkan bahwa meskipun Bareskrim telah menghentikan penyelidikan dan menyatakan tidak ada unsur pidana, upaya klarifikasi publik masih diperlukan. Sejumlah kelompok mendesak agar audit independen dan keterbukaan data dilakukan untuk memastikan validitas ijazah Presiden Jokowi benar-benar sah tanpa keraguan publik.
