Jakarta, 27 Mei 2025 – Sinyal tegas Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas lahan sawit ilegal dan praktik korupsi yang membekap negara kian nyata. Dalam diskusi publik di forum Akbar Faisal Unsensor, terungkap bahwa TNI kini diperintahkan untuk mengamankan Kejaksaan Agung dari potensi serangan balik oligarki hitam.
Menurut narasumber Selamat Ginting, pengerahan militer secara terbuka ini diperkuat oleh terbitnya Perpres No. 66/2025. Sebanyak 6.000 personel TNI—setara dua brigade—ditugaskan menjaga kantor kejaksaan dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejati, hingga Kejari. “Ini menunjukkan Presiden Prabowo sedang mempersiapkan Kejaksaan Agung untuk menghadapi oligarki hitam. Presiden tidak ingin hanya diplomasi, tapi siap dengan kekuatan militer,” ujar Selamat.
Luhut Minta Diputihkan, Prabowo Bersikukuh Hak Negara
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat meminta agar lahan-lahan sawit ilegal diputihkan. Namun, Presiden Prabowo menolak permintaan itu dan menegaskan lahan-lahan tersebut harus dikembalikan sepenuhnya menjadi milik negara. “Prabowo menolak kompromi. Bagi beliau, ini lahan negara, bukan milik swasta,” tegas Selamat.
Krisis Kepercayaan Terhadap Kepolisian
Diungkap pula bahwa ketidakpercayaan Presiden Prabowo terhadap Polri menjadi salah satu alasan TNI diberi mandat mengawal Kejaksaan Agung. “Ada ketegangan psikologis antara Kejaksaan dan kepolisian. Apalagi publik melihat citra Polri sedang tidak baik, jadi Prabowo lebih percaya pada TNI,” ujar Selamat.
Tegas Lawan Konglomerasi Hitam
Dalam diskusi tersebut, disinggung pula bahwa lahan sawit ilegal yang menjadi target negara mencapai 3,5 juta hektar, sebagian di antaranya masih belum dikembalikan oleh para pemilik yang dikenal sebagai konglomerasi hitam. Selamat menyebutkan, “Mereka sudah biasa melawan negara. Mereka punya uang, punya alat, dan di belakangnya ada oknum bersenjata. Jadi perlu pasukan tempur untuk menunjukkan bahwa negara tidak main-main.”
Sinyal Perang, Evaluasi Kepemimpinan
Forum itu menyepakati bahwa keputusan mengerahkan TNI adalah bukti Presiden Prabowo tak ingin hanya menjadi presiden “omon-omon”. “Kalau Presiden tidak bertindak tegas, dia akan terus dicap hanya bisa bicara. Ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak takut melawan konglomerat hitam,” pungkas Selamat.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Presiden Prabowo: apakah ini sinyal dimulainya “perang” ekonomi melawan konglomerasi hitam? Dan apakah ini akan menjadi langkah berani yang membuka jalan untuk merombak total sistem penguasaan lahan ilegal di negeri ini?
