Jakarta, 27 Mei 2025 – Suasana diskusi di acara Ruang Konsensus Antaking Indonesia memanas ketika Budhis Maruf dan wartawan senior Kisman Latumakulita mengungkapkan misteri barang sitaan bernilai Rp 300 triliun dalam kasus korupsi TIMAH yang sempat heboh. Kisman mendesak agar aparat penegak hukum dan Presiden Prabowo transparan kepada rakyat.
“Jangan hanya diumumkan heroik di awal. Barang sitaan itu harus diumumkan juga, rakyat berhak tahu,” tegas Kisman dalam diskusi yang disiarkan secara daring.
Kisman mengingatkan bagaimana Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Diansah dikuntit oleh oknum aparat saat menangani kasus TIMA. “Untungnya waktu itu Febri dikawal tentara. Kalau tidak, bisa hilang,” ujarnya.
Lahan Sawit Ilegal 3,5 Juta Hektar
Diskusi juga menyoroti 3,5 juta hektar lahan sawit ilegal yang diduga dijaga oleh oknum aparat. Dari luasan tersebut, sekitar 2 juta hektar telah disita dan sebagian diserahkan ke Agrinas. Namun, sisa lahan belum dieksekusi karena masih menghadapi “backing” aparat.
Kisman mengungkap bahwa sempat ada permintaan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memutihkan lahan-lahan sawit ilegal ini. Namun, Presiden Prabowo bersikukuh agar lahan-lahan tersebut dikembalikan menjadi hak negara. “Presiden menolak permintaan itu dan memerintahkan agar lahan diserahkan kepada negara,” kata Kisman.
Sebagai bentuk komitmen, pada 21 Mei 2025, Presiden Prabowo menandatangani Perpres No. 66/2025 yang memberikan perlindungan penuh terhadap kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Perpres ini menjadi sinyal tegas bagi para oknum yang masih berusaha melindungi kepentingan lahan ilegal.
Dorongan Rotasi Kapolri dan Jaksa Agung
Diskusi berlanjut ke isu regenerasi di tubuh Polri dan Kejaksaan. Kisman menilai rotasi pucuk pimpinan menjadi sangat mendesak. “Kalau sudah terlalu lama, jenuh itu wajar. Harus ada regenerasi,” katanya.
Ia menyoroti masa jabatan Kapolri yang sudah berlangsung lebih dari empat tahun, yang dinilai menghambat meritokrasi dan pembaruan di tubuh kepolisian. Hal serupa juga diingatkan pada Jaksa Agung, khususnya untuk mengevaluasi jajaran Jampidsus dan Dirdik yang dinilai resisten terhadap kritik publik.
Pesan Penutup: Transparansi dan Kesadaran
Diskusi ditutup dengan pesan agar Presiden Prabowo segera melakukan rotasi kepemimpinan dan mengumumkan status barang sitaan yang menjadi hak rakyat. “Ini bukan soal politik, ini soal amanah negara. Rotasi penting agar Polri dan Kejaksaan tetap bersih dan profesional,” pungkas Kisman.
Sementara itu, publik masih menunggu kejelasan dari Kapolri dan Jaksa Agung terkait lahan sawit ilegal dan barang sitaan yang nilainya ratusan triliun rupiah. Sinyal Presiden Prabowo menolak “pemutihan” lahan menjadi bukti keseriusan memulihkan aset negara.
