Medan, 5 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) resmi melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 33 kabupaten dan kota di wilayahnya dengan total nilai mencapai Rp2,2 triliun. Langkah ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Pelunasan ini mencakup kewajiban yang tertunggak dari tahun anggaran 2023 hingga 2024. Dana Bagi Hasil merupakan alokasi anggaran yang berasal dari pendapatan provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar, yang semestinya dibagikan kepada kabupaten/kota sesuai dengan kontribusinya masing-masing.
“Pelunasan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan antarpemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa roda pembangunan di daerah tidak tersendat karena keterlambatan transfer DBH,” kata Bobby Nasution dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut.
Menurut data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, dana sebesar Rp2,2 triliun tersebut telah ditransfer secara bertahap sejak awal 2025, dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam triwulan kedua. Kabupaten/kota yang selama ini mengalami keterlambatan penerimaan dana mengaku lega dan menyambut positif langkah tegas ini.
Beberapa kepala daerah menyampaikan apresiasinya, karena dana DBH sangat vital untuk membiayai belanja pembangunan, layanan publik, hingga program prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat dari Pemerintah Provinsi Sumut untuk memperbaiki tata kelola fiskal dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bobby Nasution juga menegaskan bahwa mulai 2025, pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan DBH secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kalau kita ingin berbicara pembangunan yang merata, maka keuangan daerah tidak boleh menjadi hambatan. Kami tidak ingin lagi ada keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas Bobby.
Dengan pelunasan ini, diharapkan 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat mengakselerasi realisasi program pembangunan daerah masing-masing tanpa beban keuangan yang tertunda.
